Diklat

BIMTEK TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

bumdes-ponggok3Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengkapitalisasi sumber daya desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Harapan Menteri Desa dan PDTT melalui Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Ahmad Erani Yustika mengatakan, pendirian BUMDes memiliki alasan yuridis formal yang sesuai  amanat dari Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014.

Karena BUMDes diharapkan dapat menjadi solusi bagi desa untuk menumbuhkan geliat ekonomi perdesaan, sehingga mampu keluar dari permasalahan yang selalu dialami oleh masyarakat desa, petani, pedagang, dan atau nelayan serta yang lainnya, seperti contohnya sering gagal panen dan sulitnya mendapatkan permodalan untuk usaha bagi petani, nelayan, pekerja dan pelaku usaha lainnya.

Dengan keberhasilan BUMDes dalam menciptakan dan menumbuhkan geliat ekonomi desa maka akan berdampak positif terhadap peningkatan kebutuhan lembaga keuangan mikro sebagai akses permodalan. Untuk itu, BUMDes dan BUMADes (BUMDes antar Desa) di kawasan perdesaan dapat dimanfaatkan untuk menjadi salah satu unit usaha, yang memberikan permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada para pelaku usaha di desa.

Hal tersebut tertuang juga dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 23, yakni salah satu jenis usaha BUMDes adalah Bisnis Keuangan (Financial Business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa. Misalnya memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah bagi masyarakat desa. Karena Saat ekonomi di desa sudah mulai tumbuh, masyarakat akan mulai berpikir bagaimana menyimpan uangnya sebagai salah satu upaya investasi, serta mengajukan pinjaman sebagai modal usaha. Sehingga akan terjadi perputaran uang yang pesat di desa, danma otomatis akan meningkatkan pertumbuhan dan pendapatan ekonomi masyarakat desa. Desa Maju, Negara Kuat!

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Dasar pembentukan BUMDes lebih dilatarbelakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif dan partisipatif dari masyarakat desa.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Lembaga Pembinaan Perencanaan Pembangunan Nasional - BINA BANGUN BANGSA akan menyelenggarakan “BIMTEK TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)” yang akan dilaksanakan di Jakarta & Bandung pada tanggal :

BIMTEK PERENCANAAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

BIMTEK PERENCANAAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 6 Tahun 2014 yang telah ada sampai  dengan saat ini yaitu PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, serta beberapa aturan teknis dari Kementerian Dalam Negeri di antaranya yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Walau peraturan yang ada masih minimal, tetapi BPKP c.q Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah selaku pengemban amanat untuk mempercepat peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara sebagaimana tercantum dalam diktum keempat Inpres Nomor 4 Tahun 2011, berinisiatif menyusun Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa yang bersifat implementatif dan praktis untuk dapat digunakan membantu pemerintah desa.

Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa disusun dengan maksud untuk dijadikan panduan sekaligus referensi bagi Perwakilan BPKP sebagai pengemban amanat dalam peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa dan pemerintah daerah yang mempunyai peran dalam memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah desa.

Bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera serta mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, oleh karena itu Pemerintah telah membentuk Undang – Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014.yang dilengkapi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.111, No.112, No. 113 Dan No.114 Tahun 2014.

Dalam rangka membantu/meningkatkan pemahaman aparatur pemerintahan daerah tentang Peraturan perundang-undangan Desa, LP3N BINA BANGUN BANGSA bersama dukungan Kementerian Dalam Negeri – RI, Kementerian Desa Dan PDTT – RI, Badan Pemeriksa Keuangan – RI, akan menyelenggarakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Nasional tentang “UU No. 6 Tahun 2014 dan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Desa, Tata Cara Perencanaan, Penyusunan, Penetapan dan Pengelolaan APBD Desa, Penyusunan Peraturan Desa, Penatausahaan, Akuntansi Pemeriksaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Aset Desa”

%d blogger menyukai ini: